Kapolri Anggap AKKBB Cari Masalah

Kepada anggota dewan di Gedung DPR, Jakarta Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto menganggap AKKBB cari masalah di kasus Monas
Hidayatullah.com—Menurut Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, insiden bentrokan Monas karena Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) tak mengikuti peringatan.

Menurut Kapolri, jika saja mengikuti rute yang sudah disepakati, maka insiden tersebut tidak akan terjadi. Rute yang seharusnya dilalui AKKBB, jelas dia, Gambir-Kedubes AS-Air Mancur-BI-Thamrin-HI. Di lokasi tersebut sudah ditempatkan sekitar 400 personel.

"Rute-rute tersebut sudah diamankan, tapi AKKBB tidak menepati janji. Kalau menepati rute mereka, pasti tidak akan terjadi (bentrokan). Kalau polisi dibilang tidak siap, tidak tepat. Mereka (AKKBB) sendiri yang cari masalah," ujar Kapolri menjawab pertanyaan anggota Dewan.

Pihak kepolisian sendiri menurunkan sekitar 10.000 hingga 14.000 orang. Sementara jumlah massa yang melakukan aksi 6.000 orang.

Kapolda Metro Jaya Irjen Adang Firman, Kamis (12/6) mengatkan, AKKBB memiliki andil terjadinya kekerasan di Monas. Sebab AKKBB memasuki kawasan Monas tanpa izin. "Paling tidak, mereka harus meminta izin. Sebab apa yang mereka lakukan bukan ujuk rasa, tapi mengikuti kegiatan," kata Adang Firman.

Menurut Adang Firman, ketentuan mengikuti kegiatan berbeda dengan ujuk rasa. Kegiatan di muka umum harus ada izin. Sementara untuk unjuk rasa, cukup memberitahukan, tanpa perlu izin. Adang mengategorikan apa yang dilakukan AKKBB pada tanggal 1 Juni lalu sebagai kegiatan, bukan unjuk rasa, sehingga perlu izin.

Protes

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq melakukan protes dengan menolak diperiksa dan mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mendapat tanggapan positif dari Polda Metro Jaya.

Sikap Habib Rizieq ini dilakukan sebagai bentuk protes karena polisi tidak memeriksa pihak Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama (AKKBB) terkait dengan insiden Monas.

Menurut Kapolda, untuk menuntaskan penyidikan kasus insiden kekerasan di Monas, Minggu 1 Juni lalu, Kapolda juga akan memeriksa AKKBB.

"Kita akan panggil AKKBB. Sudah kita proses pemanggilannya. Paling tidak yang akan kita panggil adalah penanggungjawabnya dulu," ungkap Adang Firman. [cha, berbagai sumber/www.hidayatullah.com]

Polling FPI di Liputan6.com “Raib”

Polling “pembubaran” FPI di Liputan6.com tiba-tiba “raib”. Sebelumnya, hasil polling di situs stasiun TV itu justru tak menginginkan FPI dibubarkan!

Hidayatullah.com--Tanpa ada pemberitahuan yang jelas, polling pembubaran FPI di Liputan6.com tiba-tiba “raib”. Sebagaimana diketahui sebelumnya situs ini menyediakan polling terbuka untuk menjaring sikap masyarakat tentang keberadaan Front Pembela Islam (FPI) terkait kasus Monas.

“Catatan aksi kekerasan Front Pembela Islam (FPI) cukup panjang. Terakhir, para anggotanya terlibat penyerangan Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Beberapa pihak meminta FPI dibubarkan. Setujukah Anda jika FPI diburkan?” Begitu Liputan6.com mengawali polling.

Pasca kasus Monas, 1 Juni 2008 lalu, setidaknya ada empat media online membuat polling serupa. Selain Liputan6.com, ada situs detik.com, situs milik PBNU, www.nu.or.id dan Republika online.

Yang mengagetkan, umumnya hasil polling keempat media itu menunjukkan ketiksetujuan responden membubarkan FPI.

Pantauan www.hidayatullah.com Selasa pagi, 10 Juni 2008 hasil polling Liputan6.com menunjukkan, 59% (atau 89.126 pembaca tak menginginkan FPI dibubarkan). Hanya 41%, atau 62.093 pembaca meminta FPI dibubarkan. Sisanya 272 (0%), menyatakan abstain.

Setiap hari, jumlah peserta polling yang memilih opsi menolak pembubaran FPI justu semakin meningkat, sehingga menjelang pukul 3:00, mereka yang menolak pembubaran FPI merangkak menjadi 60%, sedangkan yang menolak 40%. Namun kemudian, esoknya, tampilan polling itu “raib” entah ke mana. Tidak ada pengumuman mengapa polling ditutup.

Sedangkan polling di Detik.com hasilnya menunjukkan pihak yang enggan FPI dibubarkan masih tetap unggul. Sekitar 56, 76 % dengan pemilih sebanyak 26022 orang. Sedangkan pihak yang menginginkan FPI bubar meraih 43,24% dengan pemilih sebanyak 19826 orang.
Adapun Polling di www.republika.co.id, mereka yang menginginkan FPI tidak dibubarkan melejit menjadi 85,5%. Di www.nu.or.id dukungan agar FPI tidak dibubarkan juga meningkat dari 59 % menjadi 62%. Yang tak menginginkan FPI dibubarkan beralasan, "keberadaannya harus tetap dipertahankan guna menghapus kemaksiatan dan melawan kelompok liberal." [thoriq/www.hidayatullah.com]

MUI: Kitab-Kitab Ahmadiyah Harusnya Ditarik

Meski mengatakan Ahmadiyah tetap diperbolehkan beribadah pasca penerbitan SKB Ketua Dewan Fatwa MUI, Ma'ruf Amin menyerukan pemerintah menarik kitab suci Ahmadiyah

Hidayatullah.com--Meski mengatakan Ahmadiyah tetap diperbolehkan beribadah pasca penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan berkegiatan untuk Ahmadiyah, Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin tetap menyerukan pemerintah agar segera menarik kitab-kitab suci Ahmadiyah.

Ma'ruf tidak menyebutkan alasan mengapa kitab harus ditarik, namun dia menegaskan bahwa di dalam SKB Ahmadiyah jelas-jelas tidak diperbolehkan menyebarluaskan ajaran agamanya, termasuk kitab Tadzkirah yang berpotensi menjadi sumber penyebaran ajaran. "Ya, betul, kitab-kitab harusnya ditarik," ujar Ma'ruf.

Ke depan, Ma'ruf mengatakan bahwa MUI akan terus melakukan evaluasi terhadap SKB dan membentuk tim pemantau terhadap pelaksanaan SKB oleh Ahmadiyah. "MUI belum membuat apa-apa, hanya mendengarkan saja. SKB kami terima karena sesuai UU. Tugas kita sekarang adalah memantau," Ma'ruf menegaskan. [sya/www.hidayatullah.com/

Provokasi, Sekali Lagi Provokasi! [2]

Presiden menanggapi peristiwa Monas seakan kudeta. Kedubes AS pun melibatkan diri. Padahal itu tawuran biasa yang selalu terjadi di Indonesia. Ada apa? SKB sudah terbit. Tapi peristiwa ini adalah “pelajaran!”

Oleh: Amran Nasution *

Prolog:

Beberapa saat usai kejadian bentrokan Monas, John Heffern, Kuasa Usaha Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta ikut-ikutan sibuk mengunjungi korban dari AKKBB di Rumah Sakit Gatot Subroto. Keesokan hari, Kedubes mengirimkan pernyataan resmi ke media massa mengutuk aksi kekerasan Monas. Belum cukup. Pernyataan itu mengajari Pemerintah Indonesia agar menjunjung kebebasan beragama bagi warganya sesuai UUD. Itu jelas intervensi urusan dalam negeri Indonesia.

Bagaimana Amerika masih punya keberanian moral mengutuk kekerasan Monas, sementara negaranya adalah imperium kekerasan yang sudah membunuh 1 juta manusia di Iraq. Saat tulisan ini diturunkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut-ikutan menyorot kasus Ahmadiyah. Lantas, apa maksud dari dukungan moral itu?

Amerika Memang Jagonya

Campur tangan mereka yang begitu jauh tentu karena alasan lain. Itu harus dirujuk kepada war on terror (perang melawan teror) yang diproklamirkan Presiden George Bush setelah penyerangan Menara Kembar WTC oleh kelompok teroris 11 September 2001.

Katanya itulah perang untuk menguber para teroris sampai ke mana pun. Nyatanya sampai sekarang Usamah Bin Ladin dan Ayman Al-Zawahiri masih tak bisa tertangkap. Sementara Afghanistan dan Iraq sudah remuk-redam. Negeri kaya minyak Iraq, oleh perbuatan Amerika, kini menjadi negara gagal (failed-state)

Dalam proklamasinya Bush mengatakan bahwa perang itu adalah crusade atau Perang Salib, yaitu perang tentara Kristen melawan Islam 1000 tahun lalu untuk memperebutkan Jerusalem. Itulah nyatanya yang dilakukan Presiden Bush.

Di Iraq, kelompok Suni diadunya dengan Syiah. Begitu pula di Libanon. Arab Saudi ditakut-takuti dengan bahaya nuklir Iran. Orang Islam dibaginya dua: good Muslim dan bad Muslim. Good Muslim, katanya, orang Islam yang modern, menerima nilai demokrasi, terbuka dan moderat. Sedang bad Muslim kolot, anti-demokrasi, fanatik, tak toleran, ingin mendirikan negara Islam.

Pada kenyataannya good Muslim adalah orang Islam yang mau mendukungnya. Mereka menjadi bad Muslim kalau bersikap independen dari pengaruhnya (Lihat Mahmood Mamdani dalam Good Muslim, Bad Muslim – America, the Cold War, and the Roots of Terror. Three Leaves Press, Doubleday, New York, 2005). Dalam konteks inilah campur tangan Kedubes Amerika dalam mendukung AKKBB, bisa dilihat.

Ketua Umum FPI Habib Riziek Shihab atau pimpinan Laskar Islam Munarman jelas masuk kategori bad Muslim. Habib Rizieq selalu memimpin demonstrasi anti-Amerika. Munarman, bekas tokoh YLBHI itu, adalah orang paling gigih berkampanye mengusir proyek NAMRU-2 dari Indonesia.

Kontrak NAMRU-2 sudah lama berakhir di Indonesia. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menentangnya, tapi proyek Angkatan Laut Amerika itu tetap bertahan karena di Istana banyak pendukungnya. Padahal proyek itu tampaknya tak lain untuk kepentingan perang kuman Amerika yang tak ada untungnya bagi Indonesia.

Sementara di kelompok AKKBB bergabung banyak good Muslim. Beberapa di antara mereka adalah tokoh yang pada 1998 terlibat menerima dana 26 juta dollar dari badan bantuan pemerintah Amerika, US-AID, seperti Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan (The New York Times, 20 Mei 1998).

Dengan sikap Kedubes Amerika dan Presiden SBY seperti itu, maka penangkapan Habib Riziek dan kelompoknya dilakukan polisi amat berlebihan. Inilah untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, 1500 polisi dikerahkan hanya untuk menangkap demonstran tawuran. Pagi itu, kantor FPI di kawasan Petamburan dikepung seakan sarang teroris yang memiliki senjata nuklir.

Semua itu rupanya diperlukan agar suasana terlihat mencekam. Agar FPI terlihat jelek dan menakutkan di mata masyarakat. Apalagi sejak peristiwa Monas organisasi Islam itu sudah dihancurkan oleh pemberitaan gencar media massa. Ia dicitrakan sebagai organisasi preman yang meresahkan agar bisa dibubarkan.

Andi Mallarangeng dan adiknya, Rizal Mallarangeng dari Freedom Institute, tak segan tampil berdua di sebuah stasiun televisi hanya untuk menyerang FPI dengan emosional. Singkat cerita, tujuannya untuk membunuh karakter FPI. Di mata dua kakak-beradik ini tak ada kerjaan FPI yang lain kecuali kekerasan.

Padahal FPI dan para tokohnya termasuk pihak awal turun ke Aceh ketika tsunami menyerang. Mereka yang mengevakuasi mayat berserakan, bukan Adnan Buyung Nasution atau Marsilam Simanjuntak. Mereka turun menolong rakyat kebanjiran di Jakarta, bukan Rizal Mallarangeng atau Asmara Nababan. Pengajian mereka berlangsung rutin. Habib Rizieqsering berkeliling Indonesia untuk berdakwah.

Tapi dalam hal provokasi Amerika jagonya. James Petras, Profesor (emeritus) sosiologi di Binghamtom University, New York, Mei lalu, menulis artikel menarik, Provocations as Pretexts for Imperial War: From Pearl Harbor to 9/11. Di situ ditelanjangi bagaimana pemerintah Amerika memprovokasi rakyatnya dan masyarakat internasional dengan dalih atau bukti palsu agar mereka mendukung perang.

Itu dilakukan Presiden Franklin Roossevelt dalam penyerangan Jepang atas Hawai yang menjadi alasan Amerika terlibat dalam Perang Dunia II, Presiden Truman untuk Perang Korea, Presiden Lyndon Johnson dalam insiden Teluk Tonkin untuk melegitimasi Perang Vietnam, dan Presiden Bush dengan senjata pemusnah massal untuk menyerang Iraq.

Dalam insiden Teluk Tonkin, misalnya, Menteri Pertahanan McNamara melapor ke Kongres bahwa hari itu, 4 Agustus 1964, kapal perang Amerika telah bentrok dengan patroli laut Vietnam Utara di Teluk Tonkin. Insiden terjadi karena lambung kapal USS Maddox dirobek peluru senapan mesin kaliber 14,5 mm yang ditembakkan kapal patroli Vietnam. Rakyat Amerika terprovokasi dan marah. Tiga hari kemudian Kongres memberi mandat kepada Presiden Johnson untuk berperang.

Padahal insiden Teluk Tonkin cuma karangan. Itu terbukti dari berbagai dokumen yang belakangan bisa dibuka. Salah satunya, laporan National Security Agency (NSA) dibuka tahun 2005, menyebutkan kapal patroli Vietnam tak pernah bertemu USS Maddox, apalagi terlibat tembak-tembakan. Foto robeknya lambung USS Maddox sebagai bukti, betul-betul hasil rekayasa.

Begitu juga cara Presiden Bush mengelabui rakyat Amerika dan dunia tentang senjata pemusnah massal di Iraq dan hubungan Saddam Hussein dengan “teroris” Al-Qaidah Semua palsu dan rekayasa.

Seperti ditulis Profesor James Petras, provokasi menimbulkan kerugian tak kepalang. Perang Vietnam menyebabkan 4 juta penduduk Vietnam dan Indochina terbunuh. Jutaan lainnya terluka. Amerika sendiri: 54.000 serdadu tewas, setengah juta lainnya cedera. Tapi yang paling menyakitkan, Amerika kalah perang. Tentaranya harus melarikan diri dari Saigon pada 1975. Sungguh memalukan.

Begitu pula di Iraq. Perang menyebabkan lebih 4000 tentaranya terbunuh, hampir 30.000 cedera, dan sebagian harus dirawat seumur hidup karena gangguan mental. Profesor Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi 2001, memperhitungkan perang Iraq menghabiskan dana 3 trilyun dollar.

Perang itulah yang menyebabkan Amerika dibenci rakyat dunia – termasuk Eropa. Ekonominya morat-marit dan kini dilanda krisis. Bertahun-tahun neraca perdagangannya negatif lalu hidup dari menumpuk utang. Negeri ini menjadi pengutang terbesar di dunia. Utang luar negerinya saja 9 trilyun dollar, terutama kepada China dan negara Timur Tengah. Pengangguran melonjak, bulan ini sudah5,5%. Naik 0,5 % dibanding sebelumnya.

Penyerbuan Iraq pula yang menyebabkan harga minyak bumi melonjak – selain faktor naiknya permintaan. Soalnya, karena masalah keamanan sampai sekarang pasokan minyak Iraq belum mencapai tingkat produksi sebelum perang. Proyek Presiden Bush membuat biofuel dari jagung dengan subsidi besar sebagai alternatif minyak bumi mengakibatkan harga pangan melonjak. Dunia terancam resesi.

Belakangan bermunculan banyak artikel dan buku yang meramalkan masa kejayaan Amerika Serikat sudah berakhir, ditulis bukan orang sembarang. Amerika tak akan lagi memimpin dunia. Di antaranya, Day of Reckoning - How Hubris, Ideology, and Greed Are Tearing America Apart (oleh Patrick J. Buchanan), The Post-American World (Fareed Zakaria), The Squandering of America (Robert Kuttner), Bad Money – Reckless Finance, Failed Politics and the Global Crisis of American Capitalism (Kevin Phillips), atau The Second World: Empires and Influence in the New Global Order (Parag Khanna).
Meski demikian rupanya cara-cara provokasi dari negeri calon bangkrut itu masih dicoba di Indonesia. Korbannya adalah FPI dan kawan-kawan. Mereka menjadi Kiranjit Ahluwalia. [Habis/www.hidayatullah.com]

* Penulis Direktur Institute For Policy Studies

Provokasi, Sekali Lagi Provokasi! [1]

Presiden menanggapi peristiwa Monas seakan kudeta. Kedubes AS pun melibatkan diri. Padahal itu tawuran biasa yang selalu terjadi di Indonesia. Ada apa? SKB sudah terbit. Tapi peristiwa ini adalah “pelajaran!”

Oleh: Amran Nasution *



Hidayatullah.com--Kiranjit Ahluwalia memang membunuh Deepak. Suatu malam di bulan Mei 1989, ketika sang suami tidur lelap ia siram kedua kakinya dengan bensin, ia sulut dengan korek api. Lima hari kemudian, Deepak menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. Wanita beranak dua itu pun ditangkap polisi.

Pada mulanya peristiwa di Southall, pinggiran barat London ini, dianggap pembunuhan biasa. Pengadilan memvonis wanita asal Punjab, India, yang berimigrasi ke Inggris itu, dengan hukuman seumur hidup. Tapi guru bahasa Inggrisnya di penjara melaporkan kasusnya kepada seorang pengacara berpengaruh.

Dari sini cerita menjadi seru. Terutama setelah kelompok pembela hak perempuan Asia dan kulit hitam, Southall Black Sisters, aktif berdemonstrasi membela Kiranjit agar dibebaskan dari penjara. Pers berebut meliputnya, para ahli hukum memperdebatkannya, para kolumnis menganalisanya.

Ternyata Kiranjit adalah kisah wanita Timur yang tabah, mengabdi kepada suami, menjaga martabat keluarga, tapi provokasi demi provokasi dari Deepak berujung pembunuhan.

Deepak pecandu alkohol berat, punya hobi menyiksa istri. Kalau sudah marah apa yang ada di tangannya ia pukulkan, dan itu sering terjadi di depan mata dua anak mereka yang masih kecil. Ke mana pun Kiranjit lari, ia kejar sampai dapat dan babak-belur.

Itulah yang terjadi di malam nahas. Setelah puas menyiksa istrinya Deepak tertidur dalam mabuk beratnya. Ketika itu Kiranjit berpikir, baik kalau kaki Deepak ia bakar agar tak mampu lagi mengejarnya. Dengan demikian ia bisa lepas dari siksaan. Maka wanita yang sehari-hari bekerja menyortir surat di sebuah kantor pos, membakar kaki suaminya.

Pengadilan banding pada 1992, memvonis bebas Kiranjit yang telah tiga tahun mendekam di penjara. Hakim berpendapat ia memang tak berniat membunuh. Kata Kiranjit di depan sidang, ‘’Saya tak pernah berencana membunuhnya. Saya hanya ingin ia berhenti menyakiti saya.’’

Menurut hakim, peristiwa terjadi karena Kiranjit menderita depresi berat akibat perlakuan Deepak. Vonis ini kemudian seperti ditulis The Guardian, 4 April 2007, menjadi preseden sejarah hukum di Inggris. Tahun lalu, sutradara asal India di London, Jag Mundhra, mengangkat tragedi ini ke dalam film berjudul: Provoked: A True Story (Provokasi: Sebuah Kisah Nyata).

Bila diamati peristiwa Monas (Monumen Nasional), Minggu, 1 Juni 2008, kelompok Front Pembela Islam (FPI) adalah Kiranjit: pihak yang melakukan tindakan melawan hukum akibat tak tahan menghadapi provokasi demi provokasi para tokoh liberal yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Kelompok-kelompok Islam ini – termasuk MUI – sudah lama menjadi bulan-bulanan pemberitaan media massa yang lebih berpihak kepada kelompok liberal dan isu-isu yang mereka bawa. Mulai kasus RUU Pornografi dan Pornoaksi, berbagai aliran sesat, dan terakhir Ahmadiah.

ImageAdnan Buyung Nasution, misalnya, seenaknya bilang MUI supaya dibubarkan karena mengeluarkan fatwa Ahmadiah. Penasehat Presiden itu mengejek-ejek salah seorang tokoh MUI yang tak lain koleganya sesama penasehat Presiden. Padahal dalam pandangan kelompok Islam ini, MUI harus dihormati karena merupakan kumpulan para ulama. Buyung beberapa kali menantang-nantang mereka dengan sangat emosional.

Tulisan para aktivis liberal di koran, majalah, atau wawancara di televisi, selalu menyerang atau mengejek-ejek mereka atau sesuatu yang mereka yakini dan muliakan. Di dalam selebaran untuk mengerahkan pendukungnya ke Monas, 1 Juni 2008, AKKBB menuduh kelompok anti --Ahmadiah adalah anti-- UUD dan Pancasila serta persatuan nasional. Mereka akan memaksakan rencana mendirikan negara Islam, mengganti dasar negara.

Di bawah pernyataan tercantum 289 nama, sejumlah di antaranya tokoh terkenal. Mulai Gus Dur, Goenawan Mohamad, Adnan Buyung Nasution, Marsilam Simanjuntak, Asmara Nababan, Rahman Tolong, Ulil Abshar Abdala, sampai Syafii Maarif dan Amien Rais. Selebaran dimuat di koran sebagai iklan, selain tersebar ke mana-mana. Itu amat meresahkan FPI, FUI, dan lainnya yang sejak lama berpendapat Ahmadiah harus dilarang karena mencederai Islam. Sebagaimana Kiranjit mereka tampaknya terus diprovokasi.

Amat wajar polisi berusaha agar massa kelompok FPI dan AKKBB tak bertemu ketika 1 Juni 2008, keduanya melakukan demonstrasi. Kenyataannya kelompok AKKBB tak peduli. Mereka seakan ingin berhadapan dengan kelompok FPI.

Kedutaan Besar Amerika

ImageSiang itu di depan Istana Merdeka, massa Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), FPI, MMI, dan FUI, melakukan demo anti-kenaikan harga BBM. Dari arah Hotel Indonesia muncul massa AKKBB yang berdemo menentang pelarangan Ahmadiyah. Dari pengeras suara di atas mobil terdengar suara mengejek FPI sebagai ‘’laskar kapir’’, ‘’laskar setan’’.

Provokasi itu menyebabkan kelompok massa FPI yang dipimpin Munarman kehilangan kesabaran. Meski salah seorang dari massa AKKBB mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke atas sampai empat kali, tak ada gunanya. Saat itu pistol lebih berfungsi sebagai alat provokasi daripada pencegahan. Terjadilah insiden. Sejumlah massa AKKBB terluka, beberapa sempat dirawat di rumah sakit.

Bentrokan sesungguhnya kecil saja. Setidaknya lebih kecil dibanding banyak kerusuhan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Di Ternate, Maluku Utara, misalnya, sejumlah rumah dibakar. Sebelumnya, dalam pemilihan Bupati Tuban, Jawa Timur, bukan cuma rumah, pendopo bupati, kantor KPU, kantor partai, mobil dan beberapa properti lain dibakar. Apalagi kalau dibandingkan dengan kerusuhan Ambon, Poso, atau pembantaian orang Madura di Kalimantan.

Tapi kali ini hiruk-pikuknya bukan kepalang. Koran, radio, dan televisi menjadikannya berita utama dengan tema menyerang kelompok FPI. Ormas itu harus dibubarkan karena merupakan organisasi kekerasan.

Saking bersemangat, koran TEMPO memuat mencolok foto Munarman mencekik seseorang yang disebutnya anggota AKKBB, tanpa pengecekan. Ternyata Munarman sedang berusaha mencegah anggotanya sendiri berbuat anarkis. Berita foto itu sangat menjatuhkan Munarman dan tampaknya akan menjadi kasus hukum.

Demonstrasi menuntut pembubaran FPI pecah di pelbagai daerah terutama di Jawa Timur, basis Gus Dur. Berbagai tindak kekerasan diterima FPI daerah. Malah di Banyuwangi, mucikari dan pelacur turut berpartisipasi mendemo FPI.

Seakan negara dalam keadaan darurat, Presiden SBY tampil menyampaikan pernyataan resmi dari Istana. ‘’Negara tak boleh kalah oleh kekerasan,’’ katanya. Gaya penampilan Presiden, mimiknya, tekanan kalimatnya, menggambarkan seakan FPI dan kelompoknya telah melakukan kudeta. Gaya Presiden yang berlebihan itu tambah memojokkan FPI.

ImagePadahal kalau bentrok begitu saja harus ditanggapi Presiden langsung, setiap hari ia harus tampil. Ikutilah radio atau televisi, hampir setiap hari ada bentrok massa. Penyebabnya macam-macam, mulai Pilkada, demonstrasi BBM, tawuran antar-kampus atau antar-sekolah, tawuran antar-geng motor, rebutan lahan parkir, sampai sengketa tapal batas desa. Penyerbuan polisi ke Universitas Nasional, sebelumnya jauh lebih keras dari peristiwa Monas. Tapi Presiden diam saja.

Yang jelas bentrokan Monas menguntungkan pemerintah. Soalnya, FPI, Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), dan ormas Islam lainnya, merencanakan demonstrasi besar-besaran anti-kenaikan harga BBM mulai 6 Juni 2007. Demonstrasi itu akan diteruskan dengan gerakan mogok massal nasional. Berbagai persiapan sudah dilakukan.

Ketika polisi menggerebek kantor FPI ditemukan segepok selebaran berjudul, ‘’Lumat SBY-YK’’. Lumat singkatan lima tuntutan ummat: batalkan kenaikan harga BBM, turunkan harga sembako, nasionalisasi aset negara yang dikuasai asing, bubarkan dan nyatakan Ahmadiyah sebagai organisasi terlarang, dan usir NAMRU-2 dari Indonesia serta bersihkan kabinet dari antek Amerika Serikat.

Melihat tema yang mereka usung, gerakan itu akan merepotkan pemerintah sekalian menyulut gerakan anti-Amerika di Indonesia. Aksi itu rupanya harus dicegat jangan sampai terjadi maka meletuslah peristiwa Monas.

Lihatlah aktivitas Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta. John Heffern, Kuasa Usahanya, sibuk mengunjungi korban dari AKKBB di Rumah Sakit Gatot Subroto. Keesokan hari, Kedubes mengirimkan pernyataan resmi ke media massa mengutuk aksi kekerasan Monas. Belum cukup. Pernyataan itu mengajari Pemerintah Indonesia agar menjunjung kebebasan beragama bagi warganya sesuai UUD. Itu jelas intervensi urusan dalam negeri Indonesia.

Bagaimana mungkin orang-orang Kedubes itu masih punya keberanian moral mengutuk kekerasan Monas, sementara negaranya adalah imperium kekerasan yang sudah membunuh 1 juta manusia di Iraq. Menangkap, menahan, dan menyiksa ratusan orang di Guantanamo, tanpa mengadilinya lalu diam-diam melepaskannya.

Pantas Naomi Wolf, aktivis dan kolumnis dari New York, penulis buku laris The Beauty Myth, menuduh negeri itu sedang menuju pemerintahan fasis (fascist shiff). Riset yang dilakukan wanita ini menemukan seluruh ciri-ciri pemerintahan Hitler di Jerman, Mussolini di Italia, dan Augusto Pinochet di Chili, ada pada pemerintahan Bush.

Bagaimana mereka mengajari kebebasan beragama di Indonesia, padahal banyak pendeta dan pengikut Mormon mendekam di penjara Amerika karena melakukan poligami sesuai ajaran agama yang mereka yakini. Apa beda mereka dengan Ahmadiah? Pendeta David Koresh dan puluhan pengikutnya diledakkan polisi federal FBI sampai terbakar berkeping-keping karena mendirikan sekte Kristen sendiri. Masih ada cerita lain yang mengerikan seperti itu.

Di Guantanamo, Al-Quran mereka cemplungkan ke dalam WC – seakan hal lumrah – agar orang yang mereka periksa marah dan bicara terbuka. Dari pengakuan eks tahanan Guantanamo yang telah bebas, penghinaan Al-Quran jadi metode pemeriksaan tersendiri, selain berbagai model penyiksaan lainnya seperti waterboarding, menyiramkan air ke wajah sehingga korban sesak bernapas seakan tenggelam.

Di Iraq, tentaranya latihan menembak dengan Al-Quran sebagai target. Apakah mereka masih berhak bicara kebebasan beragama? [berlanjut/www.hidayatullah.com]

Wartawan Harus Berkomintmen terhadap Islam

Tugas setiap wartawan Muslim adalah dakwah. Karena itu dalam melakukan pekerjaan, mereka harus menyampaikan kebenaran tanpa memanipulasi
Hidayatullah.com—Pernyataan ini disampaikan Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), Ferry Nur dalam tabligh akbar di Masjid Al Azhar, Kemayoran Jakarta. Tabligh akbar yang diselenggarakan oleh Forum Umat Islam (FUI) ini berlangsung usai shalat Jumat itu dihadiri ratusan orang.

Himbauan Ferry Nur ini disampaikan setelah mencermati liputan berbagai media massa –khususnya TV—yang sudah mulai tidak bersikap jujur dan adil dalam masalah sebenarnya yang terjadi dalah kasus FPI. Ferry banyak menjelaskan sisi-sisi lain jasa FPI bagi bangsa Indonesia di luar kasus yang kini sedang disoroti.

Menurut Ferry, FPI juga punya jasa-jasa bagi kemanusiaan. Mereka membantu menanggulangi banjir Jakarta, mereka juga pernah ke Aceh saat tsunami. FPI menemukan jasad pejabat polisi Aceh yang hilang saat tsunami. "Di mana ketika itu Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)," katanya. Rasa adil itulah yang tidak ia lihat dalam media massa.

Selain di Masjid Al Azhar, tabligh akbar secara serentak juga dilaksanakan di beberapa masjid di seluruh Jakarta.

Selain Ferry, tokoh Islamenyampaikan orasi adalah; Rusdi Hamka, Ketua KISDI Ahmad Sumargono, Ketua HTI Al Khathat, KH Cholil Ridwan, Mashadi, Pimpinan Pondok Pesantren Assafiiyah Abdullah Rasyid Syafi'i.

Usai acara tabligh akbar, puluhan tokoh Islam dan ulama itu langsung berangkat menuju Kapolda guna menjenguk Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq. [Sur/cha/www.hidayatullah.com]

Usai acara Tabligh Akbar, Puluhan Tokoh Islam Jenguk Habib Rizieq

Usai tabligh akbar, puluhan tokoh Islam dan ulama langsung berkunjung menuju tempat Habib Rizieq ditahan. Sempat terkumpul uang lima juta
Hidayatullah.com--Setelah mengikuti tabligh akbar, puluhan tokoh Islam dan ulama langsung menuju Mapolda Metro Jaya. Sejumlah tokoh Islam dan ulama itu adalah mereka yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI).

Beberapa diantara mereka adalah Ketua KISDI Ahmad Sumargono, Ketua HTI Ahmad Al Khathat, KH Cholil Ridwan, dan Pimpinan Pondok Pesantren Assafiiyah Abdullah Rasyid Syafi'i.

Sebelum berangkat, peserta tabligh akbar sempat mengumpulkan sumbangan uang sebesar Rp5.005.500.

Uang sebesar itu merupakan sumbangan yang dikumpulkan dari jamaah yang hadir dalam tablig akbar.

"Uang ini dimaksudkan untuk membantu keluarga anggota FPI yang sedang ditahan," jelas kata Pimpinan Pondok Pesantren Assafiiyah Abdullah Rasyid Syafi'i usai tabligh akbar. [Sur/okz/cha/www.hidayatullah.com]

KH. Hasyim Muzadi: “Trisula” yang Hancurkan Islam

Ketua PBNU, KH. Hasyim Muzadi mengatakan, Islam dihancurkan oleh kelompok “Trisula”. Mereka adalah Islam fundamentalis, Islam Liberal dan sinkretis

Hidayatullah.com--Berbagai konflik dan kerusuhan yang ada di Indonesia yang sebagian besar dihuni oleh umat Islam ini diduga didalangi oleh aktor-aktor yang bermain di belakang layar untuk mengamankan kepentingan mereka atas sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya.

“Yang Islam dilumpuhkan, sumber dayanya diambil. Orang Indonesia dibuat tak produktif diatas tanah yang produktif, aneh kan. Tanah begini subur kita lapar,” kata KH Hasyim Muzadi dikutip NU Online.

Para penganggu kedamaian ini didefinisikan sebagai kelompok trisula yang terdiri dari golongan liberalis, fundamentalis dan sinkretis yang dibuat untuk menghancurkan Indonesia

“Kita ini dimainin, dibikinlah Islam Liberal dan mereka juga dikasih duit. Diem-diem yang kelompok garis keras juga dikasih duit, tentunya melalui tangan ke seribu. Ditengah- tengah itu, budaya klenik juga berkembang seperti adanya nabi baru, akhirnya Islam jadi kacau,” katanya.

Upaya penyelamatan Islam dan Indonesia ini bisa dilakukan jika golongan Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah dapat bekerjasama secara lebih konkrit dalam pengembangan ilmu, budaya, peningkatan kesejahtaraan dan lainnya.

“Kita harus mengabaikan seluruh masalah khilafiyah, nga usah dibicarakan. Sekarang berfikir kepentingan agama dan negera masalah hukum, kesejahteraan masyarakat, dan kebodohan,” ujarnya.

Pihak asing, menurutnya selalu menggunakan jargon demokrasi, free market, cabut subsidi dan yang sejenisnya, sementara mereka sendiri menaikkan proteksi terhadap produk luar.

“Ini diterima oleh intelektual yang bermental inlander. Jadi yang inlander bukan rakyat, tapi intelektual dan penguasanya,” tandasnya.

Jika bepergian ke luar negeri, Hasyim merasa malu karena tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari Indonesia kepada bangsa asing.

“Kita malu kalau ke luar negeri, nga ada orang hormat.bayangannya TKW dipancung, sementara kita disini bertengkar terus,” ujarnya. [nu/www.hidayatullah.com]

Pengamat Intelijen: Waspadai Hidden Agenda kasus Monas

Pengamat intelijen, Soeripto memperingatkan umat Islam untuk mewaspadai jebakan tersembunyi intelijen dalam kasus Monas
Hidayatullah.com---Pengamat intelijen, Soeripto memperingatkan umat Islam untuk tidak terjebak dengan silang-pendapat dalam kasus Monas, I Juni 2008 yang telah melahirkan polemik dan saling serang antar kelompok-kelompok Islam.

Pengamat intelijen lulusan AMN Magelang 1960 ini menegaskan, kasus bentrokan AKKBB dan FPI yang belakangan telah memancing konflik horisontal antar kelompok Islam sudah dinilai telah keluar dari konteks awalnya dan ada pembelokan isu. Karena itu, dia berharap umat Islam mewaspadai adanya unsur-unsur tersembunyi (hidden agenda) agar tidak merugikan umat Islam sendiri.

“Umat Islam harus bisa paham, apakah gerakan ini sudah mulai ada hidden agenda yang bisa merugikan umat, “ ujarnya kepada www.hidayatullah.com.

Namun yang jelas, ia merasakan sudah mulai ada agenda tersembunyi terhadap peristiwa yang belakangan ini telah membuat konflik antar ormas Islam. Menurut Soeripto, tanda-tanda jika masalah ini sudah mengarah kepada sebuah hidden agenda yakni di mana target nya adalah konflik horisontal. ”Targetnya adalah saling tuding dan saling menyerang,” jelasnya.

Tentu saja, target besar yang dimaksudkan adalah keamanan dan citra umat Islam. “Ada usaha untuk membuat citra kekerasan pada umat Islam atau violent behavior, “tambah Soeripto. Citra (image) itulah yang kini sedang dimunculkan.

Usaha-usaha seperti ini, menurut Soeripto, tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh intelijen asing. Karenanya, ia meminta kepada seluruh komponen umat Islam untuk melakukan kewaspadaan internal.

Mantan Sekjen Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun) ini menambahkan, sebenarnya di tengah silang pendapat yang telah membuat konflik antar umat ini adalah menemukan siapa dalang yang telah memecah-belah ummat. “Yang lebih penting itu menemukan siapa “si hasad” dan “si hasut””, katanya menyudahi. [cha/www.hidayatullah.com]

“Kekerasan” dan KebebasanUntuk Semua

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang layak dikutuk. Tapi pelecehan ajaran agama, fitnah, pengrusakan nilai-nilai agama adalah juga "kekerasan" yang jauh lebih terkutuk
Ada baiknya kita palingkan pikiran kita sejenak. Di saat semua orang di negeri ini sibuk terperangkap polemik AKKBB dan FPI, seorang pemuda produktif, tergolek sedang mengalami perawatan. Ia, adalah Mohamad Guntur Romli, aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) dan salah satu peserta apel di Monas.

Guntur yang juga Manajer Program Jurnal Perempuan, harus dioperasi atas luka-luka yang dialaminya. Kita berharap, pemuda produktif ini segera lekas sembuh.

Tidak satu pun orang menyanggah bahwa pengrusakan dan kekerasan fisik adalah kriminal yang layak dikutuk. Hanya saja, banyak orang tak bisa membedakan, selain ada kekerasan fisik, juga ada kekerasan intelektual.

Pemukulan dan penyerangan fisik, adalah perbuatan yang layak dikutuk. Tapi pelecehan ajaran agama, fitnah, hasutan provokatif, pengrusakan nilai-nilai agama dan moral bangsa adalah kategori kriminal yang jauh lebih terkutuk.

Dalam Islam, kriminal sering disebut dengan istilah jarimah dan jinayah. Kedua istilah ini selalu mengacu pada tindakan yang melampaui batas (i'tida) dan mengharuskan pelakunya menebusnya dengan hukuman baik berupa harta, nyawa, maupun sanksi dari pemerintah (ta’zir).

Dalam peritiwa Monas, 1 Juni lalu, banyak pihak mengecam tindakan FPI. Beberapa media massa yang dikenal nasional, mengecam dan menjadikan laporan seolah-olah FPI sebagai organisasi paling beringas di dunia. Sebuah media nasional bahkan membenturkannya dengan Pancasila.

“Aksi laskar Front Pembela Islam sungguh ironis. Mereka mengumbar keberingasan pada 1 Juni lalu, persis ketika hari lahir Pancasila sedang diperingati. Adakah kelompok yang mengatasnamakan Islam ini sengaja ingin melecehkan Pancasila?”, demikian penggalan editorial Koran Tempo, (3/6) kemarin.

”Negara Tidak Boleh Kalah”, demikian tulis Harian Kompas, (3/6), seolah-olah menekan pemerintah. Bahkan Koran yang pernah diisukan dimiliki kalangan Nashrani ini menurunkan tiga opini sekaligus, “Pancasila dan Kekerasan Agama”, “Agama yang Tidak Menghakimi”, dan “Kebebasan Anarkis.”

Kekerasan Intelektual

Kekerasan atas nama apapun adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Sayangnya, sering kali masyarakat terkecoh –sebagian pura-pura tidak tahu—dengan bentuk-bentuk “kekerasan atas nama intelektual”.

Guntur , pria berusia 32 tahun ini masih tergolek lemah di RSPAD Gatot Subroto Jakarta ini, misalnyadikenal sebagai penulis cukup produktif dan dikenal sangat berani dalam mengusung isu-isu kebebasan berpendapat, meskipun harus menyinggung akidah dan ajaran yang paling mendasar dalam Islam.

Keberaniannya yang terkesan nekad dapat disimak dalam artikelnya bertema ”Pewahyuan Al-Quran: Antara Budaya dan Sejarah”, yang dimuat Koran Tempo pada 4 Mei 2007. Di situ dia menyatakan bahwa Al-Quran adalah produk sejarah dan menguatkan pendapat Nasr Hamid Abu Zayd, seorang liberal cabang Mesir yang kabur ke Belanda setelah diputuskan murtad oleh mahkamah negara asalnya. Di samping itu, dia menyatakan bahwa Al-Quran adalah karya bersama yang merupakan hasil ’gotong royong’ antara Allah, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Tidak puas sampai di sini, mental keberaniannya –seolah-olah--telah memutuskan syaraf kepekaan sosial keagamaannya jauh sebelum menjadi korban FPI, dengan mengatakan bahwa Al-Quran terpengaruh dengan keyakinan Ebyon, sekte Kristen minoritas yang tidak mengakui Nabi Isa mati disalib. Pendapatnya ini didasarkan –di antaranya- hanya gara-gara Nabi Muhammad merasa berhutang budi pada Waraqah bin Naufal, rahib sekte Ebyon yang telah berjasa mengawinkan beliau dengan Khadijah. Maka sebagai balasannya, Nabi akhirnya memasukkan salah satu unsur keyakinan Ebyon dalam ajaran Islam.

Dalam sebuah tulisan di Kompas, (1/9/2007), dalam tulisan berjudul, ”Muhammad dan Kaum Cerdik Pandai Kristen”, Guntur mengatakan, bahwa Muhammad SAW bisa menjadi Nabi hanya berkat bimbingan tokoh cerdik pandai Kristen.

Memang harus diakui bahwa pria --yang kabarnya-- saat ini dalam kondisi perawatan, adalah pengusung kebebasan berpendapat dan tokoh liberal sejati, meskipun kerap melewatkan bukti dan argumen yang valid ketika berpendapat. Sebab bagi “liberal” sejati tidak perlu terikat dengan sebuah bukti, argumen maupun etika untuk menyatakan idenya. Ketika seorang liberal masih merasa terikat dengan hal-hal yang menghalangi kebebasannya, dia tidak lagi liberal dan tidak layak disebut tokoh pengusung kebebasan berpendapat.

Dalam sebuah jurnal yang mengusung paham feminisme radikal, didapati artikel yang berjudul: ”Lesbian Dalam Seksualitas Islam”. Artikel Mohamad Guntur Romli ini sangat berani bahkan keberanian penulisnya dalam mengutarakan kebebasan berpendapat layak diacungi jempol. Bagaimana tidak! Kesalehan tokoh sekelas Umar bin Khathab RA yang tidak diragukan oleh kaum Muslimin, dikotorinya dengan mengisahkan beliau sebagai pelaku anal sex. Tuduhan negatif terhadap mertua Rasulullah ini dia sandarkan pada tafsir al-Durrul Mantsur fi Tafsir bil Ma’tsur, karya Imam Suyuthi. Namun setelah saya lacak dalam tafsir tersebut, ternyata Imam Suyuthi tidak pernah menulis seperti yang dituduhkan penulis artikel tersebut terhadap Umar RA.

Pada intinya, artikel ini secara terselubung mengkampanyekan halalnya homoseksual dan lesbian dengan cara mengacak-acak kandungan Al-Quran. Dengan mengutip beberapa ayat berkenaan dengan kisah kaum Nabi Luth, dia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang berdasar atas keraguan akalnya: ”Benarkah azab hanya berkaitan dengan masalah moral dan praktik seksual saja? Dan benarkah kisah itu benar-benar terjadi sebagai fakta sejarah?”.

Dalam menyikapi berbagai kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan menganggapnya sebatas metafor, pria ini menulis: Kalau saja Al-Quran berani ”mengarang” laporannya tentang peristiwa yang disaksikan sendiri oleh Muhammad dan pengikutnya, bagaimana dengan kisah-kisah yang tidak pernah disaksikan oleh Muhammad? Ada sebuah persangkaan dan keraguan atas Al-Quran.

Pada akhirnya, artikel ini mengajak pembaca untuk bersikap kritis dan membedakan antara homoseksual saat ini dengan ”homoseksual” (dengan tanda kutip) yang terjadi pada sejarah Islam. Bagi pria yang kini tengah mendapatkan perawatan di RSPAD Gatot Subroto ini, tidak ada bedanya antara homoseksual dan heteroseksual. Bedanya hanya terletak pada kenikmatan seksual seseorang dan bagaimana ia mendapatkannya. (JP 58, hal. 75-93)

Tuduhan, kecaman, terhadap para ulama, melecehkan agama yang diyakini milyaran orang tak lain adalah salah satu bentuk “kekerasan intelektual” di negeri ini.

Yang menyedihkan, “kekerasan intelektual” justru dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menjunjung tinggi kebebasan, demokrasi dan kebebasan beragama.

Umumnya, sebagian orang –terutama media massa—menjadikan kasus FPI sebagai bentuk kekerasan paling jahat. Sementara tak menganggap kaum intelektual yang “bermain-main” dengan akal hanya untuk sebuah kebebasan berpendapat bukan sebuah “kekerasan”.

FPI tidak tahu siapa itu Guntur, Syafi’i Anwar dan korban-korban yang terhitung luka parah akibat insiden Monas 1 juni lalu. FPI bukanlah organisasi akademis yang bergelut dengan seminar, diskusi dan tumpukan makalah. Kemauan mereka sangat sederhana, bubarkan Ahmadiyah yang telah melecehkan Islam! Mungkin ceritanya akan lain, jika sebelum terjadinya insiden itu, FPI mengenal Guntur dkk dan mengetahui sepak terjangnya dalam melecehkan Al-Quran dan ajaran Islam. Boleh jadi massa FPI jauh lebih garang dan bisa-bisa, akan berdiri “monumen kebebasan” yang menyedot dana ratusan juta dari berbagai Negara di Monas. Dan Guntur memperoleh “award”.

Radical Liberalism dan Kebebasan Bermartabat

Kebebasan yang bermartabat dalam Islam tidak membenarkan kebebasan berbuat kriminal. Bahkan Islam dengan tegas memaknai kebebasan sebatas pada kebebasan untuk melakukan hal-hal yang baik.

Kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi sering disalahartikan pada sikap arogansi untuk menindas hak kebebasan kelompok beragama dalam menjalankan dan meyakini ajarannya. Bahkan saat ini, para pengusung kebebasan beragama cenderung mengarah pada paham radical liberalism.

Kesimpulan seperti ini juga diperkuat dengan fenomena perhelatan Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) in Indonesia VII yang dilaksanakan di Pekanbaru, 21-24 Nopember 2007 lalu. Kegiatan intelektual yang bermartabat seperti ACIS, justru digunakan untuk mengembangkan paham radical liberalism yang berwawasan anti-perbedaan. Perhelatan ACIS VII yang dimeriahkan dengan lomba debat antar mahasiswa se-Indonesia yang mengusung tema-tema untuk memojokkan Islam, seperti: Formalization of Syariah as the Real Enemy of Democracy; Ranjau Formalisasi Syariat; Mendamaikan Syariat Islam dengan demokrasi Pancasila; Pancasila dalam kepungan formalisasi Syari'ah Islam; Menolak Poligami: ditinjau dari berbagai pendekatan, Pembaharuan Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan merupakan suatu keharusan; Benarkah poligami sebagai sunah nabi? Dan masih banyak tema-tema menyeramkan lainnya.

Tampilnya sejumlah narasumber asing non-Muslim untuk berbicara di depan para akademisi Muslim tentang studi Islam adalah bukti betapa peran agen-agen Barat di lingkungan Departemen Agama RI dalam menentukan arah studi Islam di PTAI tidak bisa dipandang sebelah mata.

Dalam sesi paralel "Islam dan Masalah Hak Asasi Manusia (HAM)" misalnya, pembahasan banyak difokuskan pada usaha mendiskriditkan hukum Islam, ulama fikih yang bermartabat dan memposisikan MUI sebagai pihak terdakwa. Dalam makalah "Mengubah Wajah Fikih Islam" misalnya, mengusulkan munculnya corak fikih baru yang bernuansa pluralis yang menjamin hak kebebasan dalam beragama, termasuk hak untuk menafsirkan agama. Pemakalah juga menuding fatwa MUI yang menyatakan kelompok Ahmadiyah sesat dan menyesatkan telah merampas hak kebebasan ini dengan cara membenturkannya dengan Resolusi Majelis Umum PBB 217A (III) 1948 dan UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29.

Berkenaan dengan kebebasan beragama, seorang pemakalah tambil membawakan tema: "Menakar Kebebasan Beragama di Indonesia", menegaskan bahwa: Agama dan beragama adalah semata-mata untuk manusia bukan untuk apapun atau siapapun. Oleh karena itu tidak ada hak pada apapun atau siapapun termasuk itu Tuhan untuk memaksakan agama tertentu kepada manusia. Dalam uraiannya, kebebasan beragama secara operasional didefinisikan pemakalah dalam pengertian sebagai berikut: Kebebasan beragama sekaligus bermakna tidak hanya kebebasan untuk beragam atau memilih agama, tidak hanya kebebasan untuk menghayati atau memaknai agamanya sesuai dengan keyakinan teologisnya, tapi lebih jauh kebebasan beragama juga bermakna kebebasan untuk tidak beragama. Tapi saya tidak ingin berbicara tentang kebebasan untuk tidak beragama, karena soal ini sudah dikunci di negeri ini, komunisme sudah dihabisi, jadi segala pikiran-pikiran ateistik sudah dikesampingkan, maka saya akan berbicara kebebasan beragama dalam konteks kebebasan untuk memilih agama, untuk beragama sekaligus memaknai agamanya sesuai dengan keinginannya.

Pemakalah juga menyesalkan pembekuan aliran-aliran yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah, al-Qiyadah al-Islamiyyah, dsb. Sehingga dalam menyoroti kedudukan MUI, dia menyatakan: "MUI misalnya, dalam amatan saya itu lebih menampilkan diri sebagai provokator konflik secara tidak langsung atau mungkin secara langsung". Lebih lanjut saat mengomentari sebuah slogan yang disanjung-sanjung oleh kelompok yang Islamisis yang menyakini Islam sebagai al-Din wa l-Daulah (agama dan negara sekaligus), dia mengatakan: "Apapun bentuknya, itu adalah suatu perselingkuhan. Maka apa yang muncul kemudian seperti partai Islam itu adalah anak haram dari perselingkuhan agama dan negara. Satu jalan menurut saya, jalan keluarnya hanya satu agar tampil relasi agama dan negara yang setara (yaitu) hanya satu, melalui jalan sekularisasi".

Beberapa fenomena liberalisasi agama yang muncul di tanah air, menguatkan indikasi merambahnya paham radical liberalism yang tidak lain adalah pembaratan ideologi rakyat Indonesia yang disusupkan melalui LSM-LSM lokal. Prinsip dasar paham ini sebenarnya adalah keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, suara hati, keyakinan, ucapan, pers dan politik. Padahal paham liberalisme telah terbukti membawa dampak negatif bagi sistem masyarakat Barat, seperti mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan; pemindahan agama dari ruang publik menjadi sekedar urusan individu; pengabaian total terhadap agama Kristen dan gereja atas statusnya sebagai lembaga publik, lembaga legal dan lembaga sosial.

Dalam liberalisme budaya, paham ini menekankan hak-hak pribadi yang berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati. Liberalisme budaya secara umum menentang keras campur tangan pemerintah yang mengatur sastra, seni, akademis, perjudian, seks, pelacuran, aborsi, keluarga berencana, alkohol, ganja, dan barang-barang yang dikontrol lainnya. Belanda, dari segi liberalisme budaya, mungkin negara yang paling liberal di dunia.

Sedangkan liberalisme ekonomi mendukung kepemilikan harta pribadi dan menentang peraturan-peraturan pemerintah yang membatasi hak-hak terhadap harta pribadi. Paham ini bermuara pada kapitalisme melalui pasar bebas. Ujung-ujungnya paham radical liberalism adalah paham kebebasan bersuara dan kebebasan untuk tidak mendengarkan suara pihak lain yang berbeda.

Akhirnya paham ini mengukuhkan paham diktatorisme, di mana kelompok yang paling kuatlah yang akhirnya berkuasa. Dalam konteks bernegara, paham ini diam-diam meneriakkan slogan kebebasan untuk semua, yaitu rakyat bebas berbicara dan pemerintah pun bebas untuk tidak mendengarkan suara rakyat.

Sebagai penutup, konsep kebebasan dalam Islam merujuk pada kata ikhtiyar yang berakar kata khair (baik). Jadi umat Islam tidak dibebaskan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebab hak kebebasan seseorang senantiasa terbatas dengan hak kebebasan yang dimiliki orang lain. Pada intinya, kebebasan yang dilahirkan dari paham radical liberalism adalah kebebasan yang tidak bermartabat. Dan biasanya selalu melahirkan kekerasan intelektual yang lukanya jauh lebih menyakitkan dibanding kekerasan fisik. Lallahu ‘a’lam. [www.hidayatullah.com]

Penulis alumni ISID Gontor & International Islamic University Malaysia (IIUM), Faculty of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, Department Usul al-Din and Islamic Thought.